KKB Harus Ditumpas Demi Mengakhiri Penderitaan Masyarakat Papua
Papua – Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) selama bertahun-tahun telah menjadi sumber ketidakstabilan di wilayah Papua, merongrong perdamaian, dan menjadi penyebab utama penderitaan rakyat. Dalam aksinya yang mengatasnamakan kemerdekaan, KKB justru berubah menjadi momok yang menghancurkan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Papua.
Kekerasan, teror, hingga pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok ini tak hanya merugikan pemerintah, tetapi yang paling parah adalah berdampak pada rakyat kecil yang seharusnya mereka lindungi. Oleh karena itu, KKB harus diberantas demi masa depan yang damai dan sejahtera bagi seluruh masyarakat Papua serta integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh KKB telah berdampak sangat luas dan mendalam. Aksi-aksi ini bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga memicu trauma dan ketakutan di kalangan masyarakat Papua. KKB juga kerap melakukan teror terhadap warga sipil yang dianggap sebagai kolaborator pemerintah atau yang mereka anggap tidak mendukung tujuan mereka.
Kelompok-kelompok bersenjata ini menyerang kampung-kampung, membakar rumah, dan bahkan membunuh warga tanpa alasan yang jelas. Ironisnya, dalam berbagai aksi kekerasan, KKB sering kali menggunakan rakyat Papua sebagai tameng atau alat propaganda mereka, yang pada akhirnya justru semakin memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di Papua.
Kali ini, KKB dikabarkan kembali melakukan teror dengan tindakan kekerasan menembak mati seorang pedagang alat tulis kantor (ATK), bernama Jamaludin alias Daenf Eppe (51). Kronologi penembakan berawal saat Jamaludin sedang bekerja di depan laptop sembari menonton TV bersama istrinya, Daeng Ngembong. Pada saat itu, kondisi pintu kios ATK korban yang terletak di Jalan Trans Papua, Distrik Pagaleme, masih terbuka. Istri korban, Daeng Ngembong, melihat seorang warga yang tidak dikenal (OTK) mondar-mandir di depan kios, tiba-tiba terdengar bunyi tembakan sebanyak dua kali yang mengarah ke suaminya, Jamaludin.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ignatius Benny Ady Prabowo, membenarkan penembakan tersebut dan mengatakan bahwa setelah menerima informasi penembakan, aparat Polres Puncak Jaya melakukan olah TKP dan memeriksa saksi-saksi di lokasi kejadian guna mengidentifikasi pelaku dan motif kekerasan menggunakan senjata api yang menyebabkan korban meninggal dunia.
Sementara itu, Kapolres Puncak Jaya, AKBP Kuswara, menyatakan bahwa sebelum penembakan terjadi, saksi melihat ada dua orang berdiri di depan kios dengan gerak-gerik mencurigakan. Saksi sempat menyuruh korban untuk menutup kios, tetapi tidak dihiraukan oleh korban. Pasca penembakan, situasi keamanan di Kota Mulia, Puncak Jaya, masih aman terkendali. Aparat Polres Puncak Jaya meningkatkan patroli dan kewaspadaan guna mengantisipasi agar tidak terjadi gangguan keamanan serupa oleh OTK.
Beberapa hari kemudian, pelaku penembakan berhasil ditangkap oleh Tim Satgas Damai Cartenz. Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz-2024, Brigjen Faizal Ramadhani, mengatakan pihaknya berhasil mengamankan DPO KKB Puncak atas nama Mairon Tabuni alias Solikin. Yang bersangkutan terlibat dalam kriminal penyerangan dan penembakan warga sipil di Ilaga, Kabupaten Puncak. Nama Mairon Tabuni juga sempat masuk dalam daftar pencarian orang alias DPO setelah menyerang dan menembak pedagang pada bulan Mei 2024.
Konflik yang dipicu oleh KKB tidak hanya mengorbankan jiwa dan harta, tetapi juga menghambat kemajuan Papua secara keseluruhan. Berbagai proyek pembangunan yang direncanakan pemerintah pusat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan, terhenti atau terhambat akibat aksi teror KKB. Pembangunan jalan Trans Papua, misalnya, merupakan proyek yang sangat vital bagi masyarakat Papua yang selama ini kesulitan mengakses berbagai kebutuhan dasar akibat keterbatasan infrastruktur. Namun, dengan seringnya terjadi serangan terhadap para pekerja, proyek ini mengalami keterlambatan yang merugikan semua pihak, terutama masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman.
KKB juga sering menggunakan isu-isu kesenjangan sosial dan ekonomi sebagai bahan bakar propaganda mereka. Mereka mengeksploitasi fakta bahwa Papua memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi, akses pendidikan yang rendah, dan infrastruktur yang terbatas sebagai bukti ketidakadilan dari pemerintah pusat. Namun, jika dilihat lebih dekat, justru tindakan kekerasan dan teror yang dilakukan KKB inilah yang memperparah situasi tersebut. Akibat aksi-aksi mereka, banyak program pembangunan terhenti, investor asing ragu untuk masuk ke Papua, dan masyarakat menjadi takut untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Dalam konteks hukum, keberadaan KKB sudah lama dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Tindakan-tindakan mereka yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, penculikan, dan terorisme, harus ditindak tegas. Pemerintah melalui aparat keamanan telah berusaha keras untuk memberantas KKB, namun upaya ini tidaklah mudah karena medan yang sulit serta dukungan logistik yang didapatkan kelompok tersebut dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Meski demikian, keberhasilan operasi-operasi penumpasan yang dilakukan oleh TNI dan Polri menunjukkan bahwa pemerintah serius dalam menghadapi ancaman ini.
Selain itu, peran serta masyarakat Papua sendiri sangat penting dalam upaya pemberantasan KKB. Pemerintah perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, perjuangan melawan KKB tidak hanya akan menjadi tugas aparat keamanan, tetapi juga tugas bersama seluruh elemen masyarakat.