Atnike Nova Sigiro: Penegakan Hukum Di Papua Penting, Karena Membangun Kepercayaan Publik Dan Menghentikan Konflik KKB

Papua- Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diminta mendorong penyelesaian kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua. Persoalan kekerasan dan konflik bersenjata di Tanah Papua hanya dapat diselesaikan melalui dialog damai.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM RI, Atnike Nova Sigiro menyatakan Otonomi Khusus Papua telah dijalankan lebih dari 20 tahun, namun konflik dan kekerasan masih rentan terjadi di Tanah Papua. Konflik dan kekerasan itu telah mengakibatkan korban jiwa dari pihak warga sipil, TNI/Polri, maupun kombatan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat.

“Situasi itu juga menyebabkan kerentanan sosial yang menghambat penikmatan dan perlindungan HAM, seperti sulitnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan,” kata Atnike.

Atnike mengatakan konflik bersenjata dan kekerasan yang terjadinya menyebabkan pengungsi internal. Konflik dan kekerasan yang berkepanjangan itu menghambat akses warga di Tanah Papua terhadap hak ekonomi, sosial, budaya seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lainnya.

Dirinya menegaskan bahwa Pemerintah pusat harus mendorong dan mendukung pemerintah daerah seluruh provinsi di Tanah Papua.

“Dukungan itu penting untuk secara efektif memberikan jaminan pemenuhan dan perlindungan HAM bagi masyarakat, termasuk ketika masyarakat menghadapi situasi konflik dan kekerasan,” terangnya.

Lanjut dikatakan, pendekatan keamanan yang diterapkan pemerintah haruslah terukur.

“Penegakan hukum juga penting, karena akan membangun kepercayaan publik dan mendorong penghentian konflik,” pungkasnya.