Tokoh Adat Papua Dorong Pelaksanaan Pilkada Aman dan Damai

Jayapura- Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Papua, berbagai tokoh adat dan pemimpin masyarakat telah menyuarakan dukungan mereka untuk pelaksanaan pemilihan yang aman dan damai. Inisiatif ini mencerminkan komitmen kuat dari para pemangku kepentingan lokal untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar di wilayah tersebut.

Tokoh Adat Suku Kamoro, Marianus Magnaiteku, menekankan pentingnya memandang Pilkada bukan hanya sebagai ajang perbedaan pilihan, tetapi sebagai kesempatan berharga untuk merayakan demokrasi di tanah Papua. Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berpartisipasi dalam mendukung kelancaran Pilkada, dengan tujuan menjadikan Papua sebagai rumah bersama yang lebih baik.

Magnaiteku juga mengingatkan bahwa menjaga kedamaian dan keamanan selama proses Pilkada adalah tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Papua. Ia menekankan pentingnya menjaga Papua sebagai tanah yang damai dan terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lebih lanjut, tokoh adat ini menegaskan bahwa Pilkada merupakan agenda nasional yang memerlukan dukungan dari semua pihak.

Dalam upaya mewujudkan Pilkada yang aman dan damai, Magnaiteku mengimbau masyarakat untuk menghindari segala bentuk tindakan yang dapat memicu gesekan, baik antar pasangan calon maupun antar pendukung. Ia meyakini bahwa dengan menjaga ketenangan dan ketertiban, Papua dapat menjadi contoh pelaksanaan demokrasi yang damai dan penuh kebersamaan.

Seruan untuk Pilkada yang aman dan damai juga bergema di Kabupaten Keerom, Papua. Memasuki masa kampanye, sejumlah tokoh setempat telah menyuarakan penolakan terhadap politik identitas yang masih digunakan secara masif oleh oknum-oknum tertentu dalam upaya memenangkan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Papua.

Ketua Dewan Adat Keerom, Jakobus Mekawa, mengajak semua pihak untuk bersikap lebih dewasa dalam berpolitik. Ia menegaskan bahwa proses Pemilu damai yang sedang berlangsung telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, Mekawa menganggap tidak etis jika ada pihak yang terus berupaya membodohi masyarakat dengan isu-isu SARA.